MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Permasalahan Yang Timbul Dari Pilkada 2005
di susun oleh :
Nama :
Lanang Prasaja
NIM :
03/169946/DPA/01631
Prodi / Fak. : Komsi
/ MIPA
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2005
BAB I
PENDAHULUAN
Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat
tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam
melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat
dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan
umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih
presiden dan wakil presiden serta
anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul
ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat dikatakan suses.
Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni
2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota,
diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat
menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti
tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam
pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi
bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
dan Landasan Hukum Pilkada
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos
yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi
dapat diartikan pemerintahan dari rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk
rakyat. Pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Semua anggota masyarakat
(yang memenuhi syarat ) diikutsertakan dalam kehidupan kenegaraan dalam
aktivitas pemilu. Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di
berbagai daerah di Indonesia
hingga Indonesia
merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari
Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila.
Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan
berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan
Indonesia pertamakali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1955 yang
diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah
dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta
presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah
dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada
ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima
pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia.
1.
Pilkada
langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan
presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah
dilakukan secara langsung.
2.
Pilkada
langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah
diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota,
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
3.
Pilkada
langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic
education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang
diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang
pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4.
Pilkada
langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi
daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin
lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal
dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi
masyarakat agar dapat diwujudkan.
5.
Pilkada
langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.
Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah
penduduk Indonesia
yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya
beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang
memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional
justru dari pilkada langsung ini.
B. Pelaksanaan
dan Penyelewengan Pilkada
Pilkada ini ditujukan untuk memilih Kepala daerah di 226
wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat
memilih kepala daerah masing masing secara langsung dan sesuai hati nurani
masing masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan
pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya pilkada dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Daerah masing masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini
sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana
dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga
pelaksanaan pilkada ini.
Dalam pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang
timbul. Seringkali ditemukan pemakaian ijasah palsu oleh bakal calon. Hal ini
sangat memprihatinkan sekali . Seandainya calon tersebut dapat lolos bagai mana
nantinya daerah tersebut karena telah dipimpin oleh orang yang bermental korup.
Karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga
biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak iklas ingin memimpin
maka tidakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat
segera kemali atau “balik modal”. Ini sangat berbahaya sekali.
Dalam pelaksanaan pilkada ini pasti ada yang menang dan
ada yang kalah. Seringkali bagi pihak yang kalah tidak dapat menerima
kekalahannya dengan lapang dada. Sehingga dia akan mengerahkan massanya untuk mendatangi
KPUD setempat. Kasus kasus yang masih hangat yaitu pembakaran kantor KPUD salah
satu provinsi di pulau sumatra. Hal ini membuktikan sangat rendahnya kesadaran
politik masyarakat. Sehingga dari KPUD sebelum melaksanakan pemilihan umum,
sering kali melakukan Ikrar siap menang dan siap kalah. Namun tetap saja timbul
masalah masalah tersebut.
Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga
permasalahan yang timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan
korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pelakasanaan pemilu
ternyata dikorupsi. Tindakan ini sangat memprihatinkan. Dari sini dapat kita
lihat yaitu rendahnya mental para penjabat. Dengan mudah mereka memanfaatkan
jabatannya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan mungkin juga ketika proses
penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos
seleksi maka harus membayar puluhan juta.
Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali
ditemukan penyelewengan penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal
calon seperti :
- Money politik
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam
setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang
cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah.
Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan,
Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi bagikan
uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi
memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat
pendidikan seseorang maka dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur
dengan mudah hanya karena uang.
Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon
kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya
itu.
- Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga
yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap
warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari
aturan pelaksanaan pemilu.
- Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat
jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara
dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk
bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan
keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu.
Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV
lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal calon menyam paikan visi
misinya dalam acara tersbut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.
- Kampanye negatif
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya
sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian
masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya
“manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye
negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak
integritas daerah tersebut.
C. Solusi
Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus
dihadapi. Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala kendala itu. Untuk
itu diperlukan peranserta masyarakat karena ini tidak hanya tanggungjawab
pemerintah saja. Untuk menggulangi permasalah yang timbul karena pemilu antara
lain :
- Seluruh pihak yang ada baik dari daerah sampai pusat, bersama sama menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pilkada ini. Tokoh tokoh masyarakat yang merupakan panutan dapat menjadi souri tauladan bagi masyarakatnya. Dengan ini maka dapat menghindari munculnya konflik.
- Semua warga saling menghargai pendapat. Dalam berdemokrasi wajar jika muncul perbedaan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan konflik. Dengan kesadaran menghargai pendapat orang lain, maka pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar.
- Sosialisasi kepada warga ditingkatkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat. Sehingga menghindari kemungkinan fitnah terhadap calon yang lain.
- Memilih dengan hati nurani. Dalam memilih calon kita harus memilih dengan hati nurani sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga prinsip prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik.
BAB III
KESIMPULAN
Bangsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu
berbenah diri. Pemerintah Indonesia
telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan landasan untuk mengedepankan
kepentingan rakyat. Walaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui
berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia baru
menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden
dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat.
Sehingga masyarakat dapat sadar dengan pentingnya berdemokrasi, menghargai
pendapat, kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. Manusia yang baik tidak akan
melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan umum yang
berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum
dapar berjalan dengan lancar.
DAFTAR PUSTAKA
Abraham Panumbangan (mahasiswa fisipol UMY).Masih
perlu waktu. www.kr.co.id edisi Jum’at, 15 Juli 2005
Hasan Shadily, dkk.1973. Ensiklopedi Umum . Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin
Jakarta.
M. Ma’ruf (Mentri Dalam Negeri).Optimisme hadapi pilkada langsung.
www.kompas.com edisi selasa, 22 Februari
2005
Redaksi Kompas. APBN-P 2005 Bantu Rp 464,9 Miliar . www.kompas.com
edisi Rabu, 30 Maret 2005
Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar